Kasus Empat IRT, Sari Yuliati Sarankan APH di Loteng Kedepankan Restorative Justice

Vertikal.me – Salah seorang Anggota DPR RI Hj Sari Yuliati tergugah rasa kemanusiaan terhadap kasus yang menimpa Empat Ibu Rumah Tangga (IRT) asal Dusun Eyat Nyiur Desa, Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Bahkan, IRT itu sempat dipenjara bersama dua Balitanya.

Hal membuat Politisi Partai Golkar di Senayan Dapil 2 Lombok, NTB merasa prihatin dalam penegakan hukum di Lombok Tengah.

Mestinya Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus seperti itu tetap mengedepankan sisi kemanusiaan untuk kasus-kasus seperti ini dengan restorative justice.

Dimana, harus ada keadilan restoratif yang mengutamakan pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.

“Saya sudah menjenguk empat ibu rumah tangga yang sempat ditahan di Lapas Praya, di Lombok Tengah untuk menyerahkan bantuan untuk para IRT dan balitanya, kehadiran Sari di Lapas Praya saat itu untuk memastikan proses penangguhan penahanan untuk 4 IRT tersebub berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya, Selasa 23 Februari 2021 di Mataram.

Menurutnya, kasus di Lombok Tengah ini memang mengundang empati. Namun pihaknya tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan.

“Inti kedatangan saya karena empati. Coba kita bayangkan bagaimana kita di posisi ibu-ibu ini. Kita tetap hargai proses hukum, tidak akan mengintervensi karena tidak ada yang bisa intervensi. Cuma saya ingatkan bahwa ibu-ibu ini punya hak hukum juga untuk bisa meminta penangguhan penahanan, saya datang untuk memastikan bahwa proses penangguhan berjalan semestinya,” kata Sari Yuliati.

Sari mengatakan, dalam kasus seperti ini hendaknya aparat penegak hukum bisa melakukan pendekatan peradilan restoratif (restorative justice). Apalagi dengan melihat aspek kemanusiaan bahwa beberapa ibu itu memiliki anak Balita.

“Saya datang untuk itu, juga memastikan ibu-ibu ini dalam keadaan baik-baik aja, juga balita mereka. Tapi untuk masalah hukumnya, kan sudah ada 43 pengacara yang mendampingi. Kami tidak ingin mengintervensi,” ujar dia.

Sari mengapresiasi banyak simpati dan empati dari berbagai elemen masyarakat untuk kasus di Lombok Tengah ini. Namun ia menekankan agar setiap kasus hukum bisa dilihat secara proporsional dan profesional.

“Jangan sampai ini menjadi preseden buruk. Jangan sampai kemudian hari pikiran terkooptasi, bahwa yang kuat selalu menindas yang lemah dan yang miskin selalu terzolimi oleh yang kaya. Kita harus berpikir profesional, yang salah kita katakan salah dan yang benar ya benar,” tukasnya.

Sari kembali menekankan agar aparat penegak hukum tetap mengedepankan sisi kemanusiaan untuk kasus-kasus seperti ini dengan restorative justice.